Isu pendidikan dan kesehatan seyogyanya tidak dijadikan icon untuk menjual popularitas. Saat ini kondisi pendidikan dan kesehatan di Kota Jambi sangat baik. Indikatornya adalah output terdidik, kualitas tenaga pendidik, dan prasarana penunjang. Contohnya pada bidang pendidikan, Pemerintah Kota Jambi memprioritaskan pendidikan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Belanja langsung Dinas P dan K sebagai pelaksana urusan wajib pendidikan dibanding belanjang langsung APBD Kota Jambi pada tahun 2003, 9.77% yang terus meningkat hingga tahun 2007 menjadi 15.5% atau Rp. 35 Milyar dari total APBD Kota Jambi sebesar Rp.292.2 Milyar. Secara keseluruhan selama 5 tahun tersebut, jumlah belanja langsung Dinas P dan K berjumlah Rp. 86 Milyar lebih. Perkembangan selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa anggaran belanjang langsung Dinas P dan K pertumbuhannya mencapai 63%, lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan anggaran belanja langsung APBD Kota Jambi yang hanya 50.5%.

Beberapa kesimpulan yang bisa dipetik dari kondisi di atas, dikorelasikan dengan strategi marketing pada Calon Walikota Jambi, tentunya tidak relevan. Sebagai kota yang menuju ke arah Kota Perdagangan dan Jasa, dimana distribusi persentase PDRB atas harga konstan tersebesar berasal dari sektor bangunan, pengangkutan dan industri, dan komposisi penduduk terbesar pada usia 20-29 tahun, maka issue “Pendidikan dan Kesehatan Gratis” tidak up to date dengan semangat pembangunan Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Jambi, yaitu:

Kota Jambi yang Mandiri, Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, Demokratis, Berakhlak dan Berbudaya  pada tahun  2025.

Sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat Kota Jambi dari para Calon Walikota Jambi adalah issue yang intelektual yang bisa memacu spirit kaum produktif. Sudah tidak relevan jika masyarakat Jambi disodorkan kemudahan-kemudahan tanpa kualitas. Sudah saatnya kita berbicara tentang mutu dan daya saing daerah, dimana mutu pendidikan dan kesehatanlah yang harus dikedepankan.

Sebuah tulisan yang saya buat berjudul “To Growth and Developt Jambi City from Core Competention” yang akan dipresentasikan di Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru Malaysia pada tanggal 23-24 Desember 2008 yang akan datang dalam acara International Graduate Conference on Engineering and Science 2008, merupakan pencitraan Kota Jambi menuju sebuah Kota yang mandiri yang dibangun dari keunggulan dan potensi daerah.

Kita semua masyarakat Kota Jambi memiliki impian untuk berdiri dan tegak sejajar dengan kota-kota mandiri lainnya di Indonesia. Insya Allah diridhoi dan diberikan kemudahan bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

1.  Perkembangan  pembangunan  sampai  tahun  2007  dan  perkiraan  tahun 2008 menunjukkan adanya berbagai tantangan/hambatan dan permasalahan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2009, yaitu masih tingginya angka pengangguran terbuka, besarnya jumlah penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan energi yang masih terkendala, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah, kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan sesuai standar pelayanan minimum, upaya stabilisasi harga dan pengamanan pasokan bahan pokok yang belum memadai dan upaya mendorong daya saing sektor riil, pertanian dan komoditas ekspor yang masih terbatas, kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih terbatas, peningkatan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan aparatur negara yang rendah, perlunya antisipasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan upaya pemantapan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

2.   Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut di atas,  pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2009, yaitu 1) peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; 2) percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; 3) peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri.

3.   Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik di masing-masing daerah, sehingga implementasi pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan.

4.   Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu disesuaikan dengan prakiraan asumsi ekonomi makro untuk APBN 2009 antara lain; pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen, laju inflasi sebesar 6,0 persen, angka pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin diturunkan sampai dengan 6,5-7,5 persen dari angkatan kerja, persentase penduduk miskin ditekan sampai kisaran 10-11 persen pada akhir tahun 2009. Selain itu, Daerah juga diminta mempertimbangkan perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2009 akan mengalami defisit APBN sebesar 1,7-1,9 persen dari PDB, penerimaan pajak sebesar 13,8-14,1 persen dari PDB, dan stok hutang pemerintah sebesar 32,0-34,0 persen dari PDB. Dengan demikian, pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.   Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan di daerah perlu dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya. Selain itu, diupayakan agar alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK betul-betul mencerminkan prioritas pembangunan nasional yang sangat dibutuhkan daerah. Untuk itu, perlu dibangun komunikasi dan koordinasi intensif oleh pemerintah daerah secara proaktif.

6.   Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas nasional dalam kerangka desentralisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah dan/atau pinjaman/hibah luar negeri, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan. Beberapa program prioritas nasional yang akan dialokasikan melalui DAK antara lain bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, infrastruktur jalan, Infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, sarana dan prasarana perdesaan.

7.   Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah supaya dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.